Presiden Prabowo Reshuffle Kabinet: 18 Pejabat Dilantik, Ini Daftar dan Posisi Barunya

Presiden Prabowo Reshuffle Kabinet: 18 Pejabat Dilantik, Ini Daftar dan Posisi Barunya

BIARINAJA.COM, Jakarta, - Sederet nama baru di jajaran pemerintahan diumumkan pada Kamis, 1 Oktober 2026. Dalam satu hari, Presiden Prabowo melantik pejabat untuk sejumlah posisi penting, mulai dari menteri dan wakil menteri sampai Kapolri. 

Pergantian ini memunculkan pertanyaan: siapa yang berpindah jabatan, dan apa alasan di balik reshuffle kabinet kali ini? Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, untuk mengisi posisi dalam sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029. 

Berdasarkan rangkaian pengumuman pemerintah, ada 18 pejabat yang dilantik untuk posisi kabinet, lembaga, kepolisian, dan Ombudsman. Berikut rincian yang perlu diketahui.

Apa yang terjadi dalam reshuffle kabinet Presiden Prabowo?

Presiden Prabowo melakukan perombakan atau reshuffle dengan melantik sejumlah pejabat baru dan memindahkan beberapa pejabat ke posisi berbeda. Perubahan paling terlihat ada pada jajaran menteri koordinator, Menteri Luar Negeri, Menteri Perindustrian, serta pimpinan kepolisian.

Rangkaian pelantikan tidak hanya menyangkut menteri. Presiden juga melantik pejabat untuk Kantor Staf Kepresidenan, beberapa badan pemerintah, Ombudsman Republik Indonesia, serta jabatan Kapolri dan Wakapolri. Karena itu, pemberitaan tentang reshuffle ini kadang menyebut jumlah pejabat yang berbeda, tergantung posisi mana yang dihitung. Angka 18 mencakup seluruh rangkaian tersebut.

Untuk jabatan menteri dan wakil menteri, pelantikan berlandaskan Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026. Sementara pengangkatan pejabat lain tercantum dalam keputusan terpisah. Rincian ini dimuat oleh Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara.

Kapan dan di mana reshuffle dilakukan?

Pelantikan berlangsung pada Kamis, 1 Oktober 2026, di Istana Negara, Jakarta. Para pejabat mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah pimpinan lembaga negara juga hadir.

Pelantikan itu berlangsung menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, yang dimulai pada Oktober 2024. Waktunya membuat publik menghubungkan perombakan kabinet dengan evaluasi kinerja, tetapi alasan untuk setiap pergantian tidak dijelaskan satu per satu dalam pengumuman resmi.

Siapa saja yang dilantik dan apa jabatan barunya?

Berikut nama-nama pejabat yang dilantik dalam rangkaian reshuffle kabinet Presiden Prabowo. Daftar dibagi berdasarkan kelompok jabatan agar perubahan posisinya lebih mudah dilihat.

Menteri dan menteri koordinator

• Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
• Sugiono, yang sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri, menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
• Dudung Abdurachman menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Sebelumnya, ia menjabat Kepala Staf Kepresidenan.
• Arrmanatha Christiawan Nasir menjadi Menteri Luar Negeri, menggantikan Sugiono.
• Muhammad Sarmuji menjadi Menteri Perindustrian.

Wakil menteri

• Drajad Hari Wibowo menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
• Nurkholisoh Ibnu Aman menjadi Wakil Menteri Keuangan.
• Luky Alfirman juga menjadi Wakil Menteri Keuangan.
• Muhammad Saleh Mustafa menjadi Wakil Menteri Pertanian.
• Irwan Meilano menjadi Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pimpinan badan, kepolisian, dan Ombudsman

• Listyo Sigit Prabowo menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Ia sebelumnya menjabat Kapolri.
• Dedi Prasetyo menjadi Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.
• Ariyanto Wibowo menjadi Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
• Muhammad Fadil Imran menjadi Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
• Suyudi Ario Seto menjadi Kapolri, menggantikan Listyo Sigit Prabowo.
• Wahyu Hadiningrat menjadi Wakapolri.
• Nuzran Joher menjadi Ketua Ombudsman Republik Indonesia.
• Radian Syam menjadi anggota Ombudsman Republik Indonesia.

Untuk jabatan Kapolri dan Wakapolri, pelantikannya didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 96/POLRI Tahun 2026 dan Nomor 97/POLRI Tahun 2026. Sementara pelantikan Ketua dan anggota Ombudsman mengisi masa jabatan 2026–2031. Informasi mengenai posisi-posisi tersebut dapat diperiksa melalui keterangan Sekretariat Negara tentang Kapolri dan Wakapolri serta keterangan Sekretariat Kabinet tentang Ombudsman.

Kenapa Presiden Prabowo lakukan reshuffle?

Pada September 2026, ia mengatakan bahwa dua tahun merupakan waktu yang cukup bagi para menteri untuk membuktikan kemampuan mereka. Ia juga menyebut sedang mengevaluasi kinerja para pembantunya.

Dengan konteks tersebut, evaluasi dan penyesuaian susunan pemerintahan menjadi penjelasan yang masuk akal untuk memahami reshuffle ini. Namun, pemerintah tidak merinci bahwa setiap nama diganti karena alasan kinerja tertentu.

Perubahan posisi juga dapat membantu presiden menyusun tim sesuai prioritas pemerintah. Contohnya, Sugiono berpindah dari urusan diplomasi menjadi Menko PMK, sedangkan Arrmanatha Nasir mengisi kursi Menteri Luar Negeri. Pergantian di tingkat koordinator seperti ini berarti pembagian tanggung jawab antarkementerian ikut berubah.

Alasan lain yang bisa dibaca dari susunannya adalah pengisian posisi strategis yang membutuhkan kesinambungan kerja. Misalnya, Listyo Sigit berpindah dari Kapolri ke Kepala Staf Kepresidenan, sementara Suyudi Ario Seto mengisi posisi Kapolri. Ini adalah pergantian pada dua jabatan berbeda, bukan sekadar pergantian nama dalam daftar kabinet.

Apa arti perubahan ini bagi masyarakat?

Reshuffle baru terasa manfaatnya jika diikuti perubahan kerja yang bisa dilihat dan dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat. Peralihan menteri, misalnya, dapat memengaruhi koordinasi program dan cara pemerintah menyampaikan kebijakan. Namun, dampaknya tidak otomatis muncul pada hari pelantikan. Pejabat baru perlu meneruskan pekerjaan yang sedang berjalan, menyusun prioritas, dan berkoordinasi dengan jajaran kementerian.

Masyarakat bisa menilai hasilnya lewat hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Apakah layanan publik berjalan lebih lancar? Apakah proses administrasi menjadi lebih jelas? Apakah program pemerintah di bidang industri, pangan, keamanan, atau hubungan luar negeri menunjukkan perkembangan yang bisa diukur?

Untuk mengikuti hasilnya, perhatikan target dan laporan dari kementerian terkait dalam beberapa bulan ke depan. Bandingkan pengumuman resmi dengan pelaksanaan di lapangan. Dengan begitu, pembahasan tentang reshuffle kabinet tidak berhenti pada siapa yang mendapat jabatan, tetapi juga melihat apa yang benar-benar berubah bagi warga.

Yang perlu dicermati setelah reshuffle

Perombakan kabinet Presiden Prabowo pada 1 Oktober 2026 mencakup menteri, wakil menteri, pimpinan badan, kepolisian, dan Ombudsman. Prabowo sebelumnya menyatakan sedang mengevaluasi kinerja kabinet menjelang dua tahun pemerintahan, tetapi rincian alasan di balik tiap pergantian belum diuraikan secara terbuka.

Perhatian berikutnya ada pada pekerjaan para pejabat baru. Apakah koordinasi antarkementerian membaik? Apakah program prioritas berjalan sesuai target? 

Pembaca bisa mengikuti perkembangan melalui pengumuman pemerintah dan laporan media yang kredibel. 

Bagikan artikel ini kepada orang yang ingin memahami daftar reshuffle dan perubahan jabatan tanpa harus menelusuri banyak sumber sendiri.